KPK RI Ajak Mahasiswa/i Universitas Labuhanbatu Khususnya Mahasiswa/i Fakultas Hukum Untuk Mencegah Tindak Korupsi

Kamis, 21 Nov 2019

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajak mahasiswa di Universitas Labuhanbatu untuk aktif memotori pencegahan korupsi di Indonesia. Khususnya di Labuhanbatu melalui pusat studi anti korupsi.

“Kita ingin membangun dan mendorong kesadaran masyarakat melalui perguruan tinggi,” kata Penasihat Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam saat hadir ke Labuhanbatu bersama Pembinaan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Firlana Ismayadin, kata Kamis (21/11) ketika menjadi nara sumber di acara Forum Grup Discusion (FGD) antar Lembaga dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Labuhanbatu (ULB) dan kalangan Forum Studi Anti Korupsi Labuhanbatu.

Menurut Nanang, sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi itu  dilakukan KPK melalui kampus, dan organsasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan. Karena lembaga ini, dianggap memiliki peran strategis.

“Setiap daerah, kalau daerahnya punya potensi dikembangkan melalui kajian-kajian strategis. Mesti, kalau kita bicara anti korupsi, dari situ bisa kita cegah. Kalau peduli dengan konteks wilayah mestinya kerja-kerja penegak hukum di daerah semakin hari semakin ringan,” kata dia.

Misanya saja, tambahnya masyarakat mesti diedukasi terkait politik uang di Pilkada. Sebab, semakin tinggi biaya politik yang dikeluarkan akan memunculkan potensi korupsi calon kepala daerah terpilih.

“Di sini (Kabupaten Labuhanbatu, red) tahun 2020 ada Pilkada ya. Seharusnya masyarakat sudah diedukasi sejak awal melalui pusat studi anti korupsi. Kalau politik uang dampaknya korupsi. Selama ini kita tidak peduli,” ujarnya.

Karena, kata Nanang sumber petaka korupsi pilkada adalah politik uang. Walaupun selama ini banyak yang mengatakan susah menghindarinya. Sebab ada pemahaman, ambil uangnya pilih orangnya. Ini kan, soal menset, katanya.

Belanja politik Pilkada terlalu besar, dengan terlihat antara cost menghasilkan calon pemimpin dengan cost politik. Dan menjadi bancakan politik.

“Akhirnya pengurusan izin dan lain-lain digunakan sebagai sumber pendapatan oknum. Di sini, Kampus mestinya menjadi center excelent agenda pencegahan korupsi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *